Ratusan Motor Knalpot Brong Diganti Sesuai Standart, Polresta Malang Kota Kembalikan ke Pemilik

KOTA MALANG – Polresta Malang Kota mempersilahkan pemilik mengambil kendaraan yang terjaring operasi cipta kondisi Kamseltibcarlantas sebelum tahun baru 2024. 

Hingga Pukul 15.00 WIB, sebanyak 164 Unit dari 586 unit kendaraan yang tidak memenuhi spektek (spesifikasi teknis) seperti Knalpot Brong dan terindikasi digunakan balap liar dikembalikan ke pemiliknya.

Baca juga: Baru Diluncurkan oleh Polda Jatim Aplikasi ILMU Semeru Telah Temukan 38 Unit Motor yang Dilaporkan Hilang

Kasat Lantas Polresta Malang Kota, Kompol Aristianto Budi Sutrisno mempersilahkan bagi pemilik yang kendaraannya disita dapat mengambil dengan melengkapi persyaratannya.

Ia mengingatkan bagi pemilik kendaraan, wajib menunjukkan STNK, BPKB asli dan surat bukti sudah mengikuti sidang tilang serta  mengganti knalpot sesuai standart.

Baca juga: Satpolairud Polresta Banyuwangi Giat Patroli Dialogis di Tempat Wisata Pantai Marina Boom

"Mekanisme pengambilannya, wajib menunjukkan surat sah bukti kepemilikan kendaraan, dan yang menggunakan knalpot bising harus mengembalikan ke standar pabrikan, "tegas Kompol Aris, Kamis (4/1)

Kompol Aris mengatakan sampai dengan Kamis (4/1/24) tersisa di halaman Mapolresta Malang Kota masih 422 unit kendaraan. Diantaranya Roda dua 419 unit dan roda empat 3 unit.

Baca juga: Jalin Kemitraan Dengan Warga Masyarakat Panit Samapta Polsek Arjawinangun Dialogis Kamtibmas Bersama Warga Desa Jungjang Wetan

“Sementara yang sudah mengikuti sidang pada hari Kamis tanggal 4 Januari ini, sebanyak 266 pemilik, dan yang sudah mengambil kendaraan 164 unit, ”terang Kompol Aris.

Kasatlantas Polresta Malang Kota ini juga menjelaskan apabila kendaraan yang belum atau tidak segera diambil, pihaknya akan melakukan pengecekan nomor rangka, nomor mesin.

Baca juga: Kabaharkam dan Kapolda NTB Tinjau Pengamanan MotoGP Pasikan Semua Lancar

“Jika ada indikasi kendaraan yang tidak sesuai data akan kami serahkan ke Satreskrim Polresta Malang Kota untuk dilakukan proses hukum."pungkas Kompol Aris. (*)